
Sumut — Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (BAN PDM) Provinsi Sumut melaksanakan Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) Tahap II di Hotel Emerald Medan pada 8-10 Desember. Kegiatan ini mengangkat tema: Berkolaborasi untuk Pendidikan Bermutu.
“BAN PDM provinsi sebagai penjaga kepercayaan publik dan penggerak transformasi pembelajaran. Mutu pendidikan Indonesia masih stagnan akibat penjaminan mutu belum berjalan optimal. Penjaminan mutu bukan tentang dokumen. Bukan juga tentang kepatuhan administrasi. Akan tetapi, mutu adalah budaya dan prilaku kebiasaan bukan tujuan,” kata Ketua BAN PDM Provinsi Sumut Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd.
Ia berbicara saat membuka kegiatan Rakorda BAN PDM Provinsi Sumut Tahap II, Senin (16/12) malam. Rakorda dihadiri 124 peserta terdiri dari kepala Dinas Pendidikan Sumut dan Kementerian Agama Sumut beserta jajaran se-Sumut, organisasi mitra pendidikan dan undangan lainnya.
Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd mengingatkan bahwa akreditasi tidak seharusnya menjadi beban yang menakutkan. Melainkan menjadi cermin bagi satuan pendidikan untuk menjadi naik kelas melalui sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.
Kami sangat menyayangkan masih terdapat satuan pendidikan yang tidak siap dan tidak mau diakreditasi. Oleh sebab itu, kami meminta kerja sama yang selaras dengan pemangku kebijakan baik dinas pendidikan maupun kementerian agama kabupaten/kota maupun provinsi beserta mitra organisasi profesi untuk mengingatkan satuan pendidikan untuk diakreditasi,” kata Prof. Dr. Khairil Ansari, MPd.
Akreditasi merupakan mandat konstitusi atau undang-undang dan sebagai bentuk akuntanbilitas. “Berani mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan, berani juga mempertanggungjawabkan,” sebut ketua BAN PDM Provinsi Sumut.
Prof Dr Khairil Ansari M.Pd juga mengungkapkan bahwa banyak satuan pendidikan dalam data Dapodik/EMIS masih tercatat. Tetapi dalam data empirik dan faktual telah lama tidak beroperasi lagi. “Kami mengajak pemangku kepentingan untuk membantu kami melaporkan hal tersebut karena ikut mengganggu kecepatan pelaksanaan akreditasi,” rincinya.
“Ada kabar menggembirakan bahwa tahun depan, anggaran akreditasi akan meningkat sebesar Rp.100 miliar. Artinya kouta untuk satuan pendidikan akan meningkat. Lalu aktivitas kerja kita akan semakin berat. Untuk itu marilah bersinergi dan berkolaborasi untuk kemajuan pendidikan,” pesan guru besar Unimed tersebut.
Rincian jadwal kegiatan Rakorda diisi laporan ketua panitia oleh Drs. M.K. Baginta Sembiring, M.Pd dan pemaparan tentang progres akreditasi PAUD Dikdasmen tahun 2025 di Sumut oleh Prof. Dr. Khairil Anshari, M.Pd.
Kemudian pemaparan tentang kebijakan BPMP dalam mendorong dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan peningkatan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan serta mendukung pelaksanaan program akreditasi tahun 2025 oleh kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
Ada juga pemaparan tentang praktik baik dinas pendidikan provinsi dalam membina satuan dan/atau program pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan mutu layanan, serta mendukung pelaksanaan program akreditasi oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut. Selanjutnya praktik baik oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dalam membina satuan dan/atau program pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan mutu layanan, serta mendukung pelaksanaan program kreditasi.
Dipaparkan juga praktik baik Kantor Wilayah Kemenag dalam membina satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan, serta mendukung pelaksanaan program akreditasi oleh kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumut. Kemudian paparan praktik baik kantor Kemenag kabupaten dalam membina satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan, serta mendukung pelaksanaan program akreditasi.
Rakorda ini juga melaksanaan pemetaan ketercapaian target akreditasi PAUD Dikdasmen tahun 2025, rencana tindak lanjut hasil akreditasi tahun 2025 dan diskusi kelompok seluruh peserta. Kegiatan selama tiga hari ini akan diakhiri dengan perumusan hasil Rakorda.


