Jakarta — Kartu akses liputan istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, dicabut setelah ia mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 27 September 2025. Insiden tersebut terjadi saat Presiden baru kembali dari lawatan luar negeri di Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Diana mengungkapkan pencabutan kartu tersebut melalui cuitan di media sosial, di mana ia menyatakan bahwa ia tidak lagi menjadi wartawan istana karena kartu identitasnya telah diambil oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Alasan pencabutan kartu pers istana
Pencabutan kartu identitas liputan tersebut berdasarkan dugaan bahwa Diana bertanya di luar konteks acara yang diizinkan. Sebelumnya, ada arahan dari Biro Pers yang menyatakan bahwa wartawan hanya diperbolehkan untuk menanyakan isu yang terkait dengan kunjungan kerja presiden. Namun, Presiden Prabowo tampak bersedia menjawab pertanyaan mengenai program MBG, yang merupakan salah satu prioritas pemerintah saat ini.
Menyusul kejadian ini, pihak CNN Indonesia merasa terkejut dengan pencabutan yang dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menyampaikan bahwa pertanyaan yang diajukan Diana adalah isu yang relevan dan perlu disampaikan kepada publik. CNN Indonesia telah mengajukan surat permintaan klarifikasi kepada Biro Pers.
Tanggapan Dewan Pers
Dewan Pers segera merespons pencabutan kartu identitas wartawan CNN dengan menyerukan kepada Sekretariat Presiden untuk mengembalikan akses liputan kepada Diana Valencia. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menekankan pentingnya kebebasan pers dan meminta agar jurnalis dapat menjalankan tugasnya tanpa halangan.
Dalam keterangannya, Komaruddin menegaskan bahwa tindakan pencabutan kartu tersebut harus mendapatkan penjelasan resmi agar tidak menghambat tugas jurnalistik di lingkungan istana. Dia juga mengingatkan semua pihak untuk menghormati fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan hak wartawan dalam menjalankan profesinya.
Dewan Pers berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang dan mendorong terciptanya iklim yang mendukung kebebasan pers di Indonesia. Seruan ini dikeluarkan untuk memastikan bahwa wartawan dapat berfungsi sebagai pilar demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.
Tanggapan Mensesneg Prasetyo Hadi
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan tanggapan singkat terkait insiden ini. Meskipun tidak merinci proses pencabutan ID, ia memastikan bahwa pemerintah saat ini memfokuskan perhatian pada program MBG dan sedang mengevaluasi langkah-langkah perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang.
Prasetyo menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan evaluasi dan pembenahan Badan Gizi Nasional terkait program MBG. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mencegah insiden keracunan makanan yang diduga terkait dengan program tersebut.
Pihak pemerintah diharapkan segera memberikan klarifikasi resmi mengenai pencabutan ID pers tersebut. Ini akan membantu menenangkan kekhawatiran masyarakat dan wartawan mengenai kebebasan pers dan akses informasi yang transparan.
Loading ...