Jakarta — APINDO menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) terkait bantuan logistik dan distribusi penyaluran bantuan bencana ke wilayah terdampak di Sumatera dan Aceh. Penandatanganan dilakukan di Markas Pusat PMI, Jakarta, Senin (22/12/2025).
Hadir jajaran Pengurus APINDO diantaranya Ketua Dewan Pertimbangan APINDO Sofjan Wanandi, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Eddy Hussy, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam dan pengurus bidang Ketenagakerjaan Subchan Gatot, Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO Chandra Wahjudi, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga APINDO Parlindungan Purba, Ketua DPP APINDO Sumatera Barat Rina Pangeran, Wakil Sekretaris Umum APINDO Anggana Bunawan, Pengurus Bidang Industri Manufaktur APINDO Selo Winardi, Pengurus Bidang Hubungan Antar Lembaga APINDO Mufi, Pengurus Bidang Perbankan & Jasa Keuangan APINDO Aimulia Rahmasari, Direktur Eksekutif APINDO Rudolf Saut, dan Direktur Riset & Komunikasi APINDO Denis Permana.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, menyampaikan keprihatinan dunia usaha atas bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menegaskan, APINDO mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha dalam membantu masyarakat terdampak. “Sebagai asosiasi perusahaan Indonesia, kami merasa terpanggil untuk berperan. Kami menggalang anggota agar dapat membantu masyarakat di lokasi bencana,” ujar Shinta.
Menurut Shinta, penyaluran bantuan akan lebih efektif jika dilakukan melalui organisasi yang telah memiliki jaringan dan sumber daya di lapangan. Karena itu, APINDO memilih bekerja sama dengan PMI. “PMI sudah memiliki aparat, relawan, dan infrastruktur yang memadai untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dan tepat waktu,” katanya.
Sebelum penandatanganan MoU dilakukan, APINDO dan PMI telah bergerak responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mendistribusikan 2.400 unit kompor dan regulator kepada para korban bencana.
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menjelaskan penanganan bencana dilakukan melalui tiga tahap, yakni tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. “Pada tahap tanggap darurat, fokusnya adalah penyediaan makanan dan minuman, layanan kesehatan, serta tempat penampungan. Saat ini kita mulai masuk ke tahap rehabilitasi,” ujar Jusuf Kalla.
Ia menyebutkan, sekitar 190 ribu rumah di tiga provinsi terdampak perlu dibersihkan sebelum masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing. Proses ini diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga bulan dengan melibatkan relawan, PMI, TNI, dan Polri. Selain itu, sektor pertanian juga mengalami kerusakan serius. Sekitar 60 ribu hektare lahan sawah tertutup material banjir dan tidak dapat digunakan sehingga memerlukan proses pengerukan dan rekonstruksi.
Jusuf Kalla menambahkan, PMI kini menerapkan sistem logistik berbasis pembelian lokal untuk mempercepat distribusi bantuan sekaligus menggerakkan ekonomi setempat. “Kalau bisa dibeli di daerah terdampak atau daerah terdekat, kita beli di sana. Ini jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan mengirim dari Jakarta,” jelasnya.
Kerja sama APINDO dan PMI ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dunia usaha dan lembaga kemanusiaan dalam penanganan bencana, baik pada tahap darurat maupun pemulihan jangka panjang.
Loading ...