JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan tambahan anggaran senilai Rp28,63 triliun kepada Kementerian Keuangan yang kini dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa.
Tambahan ini dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan program gizi nasional dan pembangunan layanan gizi di daerah terpencil.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
“Kemudian total kebutuhan anggaran kita, tambahan yang kita sedang ajukan ke Kementerian Keuangan, adalah Rp28,63 triliun,” kata Dadan dikutip dari CNBC Indonesia.
Ia menjelaskan, hingga November 2025, BGN telah menyerap Rp43,47 triliun atau sekitar 61,2 persen dari total pagu Rp71 triliun. Penyerapan itu termasuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah merealisasikan Rp36,23 triliun dari total Rp51,2 triliun.
“Awalnya banyak pihak yang meragukan penyerapan anggaran di BGN. Namun, sejak Januari penyerapan kami terus meningkat signifikan,” ujar Dadan.
Selain itu, BGN tengah mendorong pembangunan 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah terpencil.
Pembangunan ini membutuhkan tambahan dana sekitar Rp14,1 triliun untuk menjangkau wilayah sulit akses seperti daerah pegunungan, pulau terluar, dan kawasan perbatasan.
Dengan tambahan tersebut, total kebutuhan anggaran BGN tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp99 triliun. “Dana Rp71 triliun dari pagu ditambah Rp28,63 triliun kebutuhan tambahan,” jelas Dadan.
Loading ...