
Medan — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperkuat pembangunan kependudukan sebagai upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Kita harus bersinergi menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong usai membuka Penyusunan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan di Medan, Sumut, Kamis.
Oleh karena itu, lanjut dia, peningkatan kualitas SDM menjadi faktor utama untuk mencapai kesejahteraan dan daya saing bangsa.
Ia juga memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Sumut untuk meningkatkan kualitas penduduk, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kerja sama lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Mulai 1 Oktober 2025 seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara telah melaksanakan kerja sama program pelayanan kesehatan gratis.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah yang mulai diterapkan pada 1 Oktober 2025.
Pemprov Sumut telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 297,31 miliar lebih guna mendukung penerapan Probis Sumut Berkah tiga bulan ke depan hingga akhir tahun ini.
“Ini jadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif,” jelas Togap.
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono memaparkan pentingnya menata kembali arah pembangunan kependudukan secara berkelanjutan.
Menurut dia, pembangunan kependudukan tidak hanya berkaitan jumlah penduduk, tetapi juga kualitas hidup dan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas pelayanan publik.
“Kita perlu memastikan, bahwa setiap warga negara memiliki jaminan hidup layak. Mulai dari pendidikan, kesehatan hingga perumahan. Pembangunan kependudukan harus menjadi bagian dari pembangunan manusia yang berkeadilan,” jelas Budi.
Ia juga mengingatkan agar keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, kemudian tenaga kerja dan infrastruktur menjadi perhatian utama di wilayah Indonesia.
“Jadi perhatian utama agar bonus demografi menjadi peluang, bukan tantangan bagi negara,” katanya.


