Medan — Menteri Investasi Rosan Roeslani melaporkan 14,6 juta pelaku usaha NIB telah tercatat, didominasi UMKM. Pemerintah juga menyempurnakan KBLI demi data akurat dan kepastian berusaha.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan data penting mengenai pertumbuhan ekonomi nasional. Ia melaporkan bahwa jumlah pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) kini mencapai 14,6 juta. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam legalitas usaha di Indonesia.
Mayoritas dari angka tersebut didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian. Rosan menyampaikan informasi ini di Jakarta pada Rabu (04/12), menyoroti peran vital sektor UMKM. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi legalitas bagi usaha kecil.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan penyempurnaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data dan memberikan kepastian berusaha. Pembaharuan KBLI akan diintegrasikan dengan sistem OSS.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi/BKPM mencatat lonjakan jumlah pelaku usaha yang telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Data terbaru menunjukkan bahwa terdapat 14,6 juta pelaku usaha NIB yang terdaftar secara resmi. Angka ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong formalisasi sektor usaha.
Dari total 14,6 juta NIB yang tercatat, sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor UMKM memang dikenal sebagai penyerap tenaga kerja terbesar dan kontributor signifikan terhadap produk domestik bruto. Ini menggarisbawahi pentingnya dukungan regulasi bagi UMKM.
Sementara itu, jumlah perusahaan besar yang tercatat dengan NIB per 3 Desember ini mencapai lebih dari 91 ribu. Perbandingan ini menunjukkan bahwa program NIB berhasil menjangkau berbagai skala usaha. Keberadaan NIB memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi para pengusaha.
Rosan Perkasa Roeslani menekankan bahwa pencatatan NIB ini adalah langkah awal untuk memotret kondisi perekonomian secara lebih akurat. Data ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Formalisasi usaha melalui NIB juga membuka akses lebih luas ke berbagai fasilitas pemerintah.
Penyempurnaan KBLI untuk Data Ekonomi yang Lebih Akurat
Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi untuk menyempurnakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pembahasan ini melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Pertemuan tersebut berlangsung pada Rabu malam.
Pembaruan KBLI dianggap krusial untuk menyesuaikan klasifikasi usaha dengan perkembangan ekonomi yang sangat dinamis. Banyak bidang usaha baru muncul yang belum terakomodasi dalam KBLI yang lama. Oleh karena itu, penyesuaian ini menjadi sangat mendesak.
Rosan menyatakan bahwa KBLI yang disempurnakan akan memungkinkan analisis yang lebih baik. Hal ini akan membantu pemerintah dalam memotret perekonomian nasional secara lebih tepat dan komprehensif. Data yang akurat merupakan fondasi untuk kebijakan ekonomi yang efektif.
Proses penyempurnaan KBLI ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perubahan regulasi yang diperlukan akan disesuaikan, baik melalui Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Menteri di Kementerian Investasi/BKPM. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pembaruan regulasi.
Integrasi KBLI Baru dengan OSS dan Sensus Ekonomi 2026
KBLI yang telah disempurnakan nantinya akan diintegrasikan secara penuh ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Sistem OSS adalah platform terpadu untuk pengurusan perizinan berusaha di Indonesia. Integrasi ini akan memastikan konsistensi data dan kemudahan bagi pelaku usaha.
Selain itu, KBLI baru ini juga akan digunakan sebagai basis utama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dengan KBLI yang lebih mutakhir, Sensus Ekonomi diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih lengkap dan akurat. Ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur dan dinamika ekonomi nasional.
Menurut Rosan, langkah strategis ini akan membuat data usaha di Indonesia terekam secara lebih lengkap dan akurat. Ketersediaan data yang valid sangat penting untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan ekonomi. Data akurat juga mendukung transparansi dan akuntabilitas.
Pembaruan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih modern dan efisien. Dengan data yang terintegrasi dan akurat, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi dan tantangan ekonomi. Ini juga akan mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban regulasi.
Tim Akselerasi dan Debottlenecking Regulasi Investasi
Pemerintah telah membentuk Tim Akselerasi Percepatan Program Prioritas yang melibatkan beberapa kementerian penting. Tim ini terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kolaborasi ini menunjukkan pendekatan terpadu pemerintah.
Salah satu tugas utama dari tim ini adalah memangkas hambatan regulasi atau dikenal dengan istilah “debottlenecking” yang selama ini menghambat investasi. Regulasi yang tumpang tindih atau tidak jelas seringkali menjadi kendala bagi investor. Tim ini berupaya menyederhanakan prosesnya.
Pada akhirnya, semua upaya ini bertujuan untuk memberikan kepastian berusaha yang lebih baik bagi pelaku usaha di Indonesia. Kepastian hukum dan regulasi adalah faktor kunci dalam menarik dan mempertahankan investasi. Ini akan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Selain itu, langkah-langkah ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik yang seringkali menjadi beban bagi dunia usaha. Dengan regulasi yang lebih efisien, daya saing ekonomi nasional juga akan semakin kuat di kancah global. Ini mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Loading ...